SERUAN MORAL DEWAN GEREJA PAPUA

JAYAPURA,PENAPAPUA .COM–Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ada orang yang berseru-seru dipadang gurun: Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan bagi-Nya. (Matius: 2-3)

Sebagai Pimpinan Gereja, mencermati kondisi tanah Papua yang masih meratap, masih berduka akibat konflik Bangsa Papua yang menuntut Hak Politik untuk Merdeka dan Pemerintah Indonesia yang memperjuangkan Papua bagian dari NKRI. Ternyata bahwa Deklarasi Damai di tanah Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat) yang dibacakan dihadapan para petinggi negara selama ini belum pernah terealisasi. Karena itu seiring seruan Moral 194 orang para Pastor Katolik menyikapi situasi Papua, kami menyampaikan hal-hal berikut:

 A. KONFLIK TPNPB VS TNI/POLRI DAN PENGUNGSIAN WARGA PAPUA. Memasuki pertengahan bulan November 2021, kami mencatat semakin gencarnya pemerintah Indonesia melakukan politik rasisme sistemik, kriminalisasi, marjinalisasi dan militerisasi dalam rangka politik pendudukan kepada Papua. Para elit politk, birokrasi, TNI/Polri (Tentara Nasional Indoensia dan Polisi Republik Indonesia), akademisi Indonesia terus mengepung Papua dengan berbagai narasi dan kebijakan tanpa ampun. Pengalaman hidup bersama selama 58 tahun telah membuktikan bahwa pemerintah Indonesia selama ini memandang Tanah Papua sebagai tanah kosong, tanah tidak bertuan. Pengalaman demikian sangat menciderai hati dan merendahkan martabat umat Tuhan di Tanah Papua. Dalam kurun waktu 20 tahun pelaksanaan Otonomi Khusus banyak pelanggaran Hak Asasi Manusia di tanah Papua. Pemerintah Indonesia telah menggelar 15 kali operasi di tanah Papua dalam meredam konflik di Tanah Papua. Ruang kemerdekaan menyampaikan pendapat terus dibungkam. Demikian juga masih menutup akses Dewan HAM PBB dan Komunitas internasional untuk datang mengunjungi Papua.Pada saat kami mengeluarkan seruan ini, masih terjadi konflik TPNPB dengan TNI/Polri di 6 Kabupaten: Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Nduga, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Puncak Papua. Gabungan aparat keamanan TNI/Polri dengan dalil mencari anggota TPNPB masih melakukan penyisiran di pemukiman warga sipil. Akibatnya masyarakat Papua banyak yang memilih mengungsi di hutan atau di kabupaten tetangga sekitarnya. Sekitar 60.000 orang lebih umat Tuhan telah mengungsi. Banyak anak-anak dan ibu menjadi korban dan meninggal dunia saat pengungsian.

1. Kabupaten Intan Jaya

Konflik Intan Jaya terjadi sejak 25 Octobert 2019. Selama dua tahun, telah terjadi 28 Peristiwa dan menelan korban: 47 orang. Korban dipihak warga sipil (Papua dan non Papua) 31 orang (16 meninggal dunia dan 12 orang luka-luka serta 3 orang warga Intan Jaya menjadi korban penculikan dan penghilangan paksa). Sedangkan pihak TNI/Polri: 14 orang (7 orang meninggal dunia dan 7 orang luka- luka tembak) sedangkan korban meninggal dunia dipihak TPNPB: 2 orang. Lebih dari 3.000 orang mengungsi di Gereja dan diwilayah terdekat. Jumlah aparat gabungan TNI dan Polri terus diperbanyak di Kabupaten Intan Jaya.

2. Kabupaten Pegunungan Bintang (Kiwirok)

Kami mencatat setelah peristiwa jatuhnya korban tenaga kesehatan, Suster Gabriela Meilan di Kiwirok Kabupaten Pegunungan Bintang kembali munculnya pandangan rasisme oleh Ketua MPR RI (Majelis Permusyawartan Rakyat Republik Indonesia) Bambang Susantyo yang meminta Pemerintah dan TNI mengerahkan pasukan dari 3 mantra (TNI dari Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara) terbaik untuk melakukan operasi di Papua. Situasi di Distrik Kiwirok masih terjadi kontak tembak antara pasukan gabungan TNI/Polri dengan TPNPB. Dalam konflik kontak senjata 1 anggota TPNPB atas nama Elly M. Bidana tertembak oleh pasukan TNI dan korban meninggal dunia, sebaliknya pada waktu yang berbeda TPNPB menembak dua anggota TNI atas nama pratu Ida Bagus Putu (meninggal dunia) dan Sutarmidji (luka tembak) serta 1 anggota Polri, Muhammad Kurdiadi (meninggal dunia). Pada pekan kedua October 2021 apar

Oleh: Romo Jhon Bunai. Pr
Editor: Obet You