Jayapura. Pena Papua Komunitas internasional didesak untuk mengambil peran dalam mewujudkan gencatan senjata antara pemberontak Papua dan pasukan keamanan.

Hampir 200 pastor Katolik di Papua telah meminta masyarakat internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam membawa perdamaian ke wilayah paling timur Indonesia yang dilanda kekerasan.

Selain imam diosesan, Fransiskan, Agustinian, Jesuit, dan Misionaris Hati Kudus termasuk di antara 194 imam yang mengatakan, panggilan mereka adalah bagian dari upaya untuk “terlibat secara proaktif dalam memperjuangkan keadilan, kebenaran, dan perdamaian” di Papua.

Wilayah itu terperangkap dalam cengkeraman pemberontakan yang dilancarkan oleh pemberontak separatis terhadap pasukan keamanan, di mana warga sipil tak berdosa terperangkap di tengah, ungkap mereka dalam sebuah pernyataan.

Para imam meminta negara-negara lain untuk bergabung dengan mereka dalam mendesak pemberontak Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka dan pasukan keamanan untuk menyerukan dan mengamati gencatan senjata segera.

“Kami juga sangat mendukung dengan mengundang komisaris tinggi HAM PBB untuk datang melihat dan mendengar kondisi HAM yang sebenarnya di Papua,” tegas mereka.

Mereka juga meminta pemerintah dan lembaga yang menyediakan dana untuk pembangunan di Papua, untuk meninjau kembali kebijakan tertentu yang dilakukan, seperti peningkatan pengerahan pasukan, yang memicu lebih banyak kekerasan dan peningkatan penindasan negara.

“Bahkan ada orang-orang di pemerintahan yang menuduh para imam yang berbicara tentang masalah hak asasi manusia berada di antara separatis,” imbuh mereka.

Para imam mengatakan, mereka sedih dengan kekerasan yang terus berlanjut.

“Di mana-mana ada penembakan warga sipil. Tidak ada proses hukum yang transparan untuk menangani pelanggaran hak tersebut, apalagi mengakhirinya,” sambung mereka.

Dilansir dari UCA News, mereka menunjuk penghancuran ratusan rumah di Kabupaten Gunung Bintang bulan lalu oleh aparat keamanan, yang diduga mengejar anggota kelompok pemberontak. Para imam mengatakan, itu menyebabkan ratusan orang melarikan diri sejauh tetangga Papua Nugini.

Mereka juga menyebutkan kematian seorang anak laki-laki berusia dua tahun dan terlukanya seorang anak berusia enam tahun dalam bentrokan antara tersangka pemberontak separatis dan tentara bulan lalu, di dekat sebuah pos militer di distrik Intan Jaya.

Menurut Gustaf Kawer, koordinator Asosiasi Advokat Hak Asasi Manusia Papua, sedikitnya 60.000 orang Papua masih mengungsi akibat kekerasan tersebut.

Pastor John Bunay, juru bicara para imam, mengatakan, mereka berbicara atas nama orang Papua yang hidupnya terus-menerus terancam.

“Apa yang mereka harapkan dan apa yang kami sendiri rasakan penting adalah, untuk menciptakan tanah damai di Papua,” tuturnya kepada UCA News pada 23 November.

Dia mengatakan, mereka juga ingin orang Papua merasakan kehadiran Gereja, “bahwa Gereja di Papua hadir di antara orang-orang yang menderita.”

“Kami dari lima keuskupan di Papua. Meskipun para uskup dari keuskupan-keuskupan ini bungkam atas apa yang terjadi, kami berharap suara kami bergema di hati masyarakat,” tambahnya.

Ia mengatakan, imbauan tersebut kepada dunia internasional karena pemerintah Indonesia seringkali tidak menyadari situasi mengerikan di Papua, bahkan menutupinya, termasuk di beberapa forum di PBB.

“Untuk menghentikan penolakan semacam ini, yang sangat memalukan, biarkan PBB datang ke sini untuk melihat situasi kami. Kami berharap negara lain mendengarkan ini,” pungkasnya.